• Jumat, 19 Agustus 2022

Mensos Risma Diminta BPK Buka Suara Soal Penerima Bantuan Covid-19 Bodong

- Jumat, 29 Juli 2022 | 16:02 WIB
Tri Rismaharini
Tri Rismaharini


KILAS.CO – Tentang temuan laporan keuangan lembaga per tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berikan tenggat waktu 60 hari untuk segera menjawab.

Hal tersebut mengenai temuan yang menunjukkan penerima manfaat bodong terkait dana bantuan Covid-19.

Temuan tersebut dari hasil laporan keuangan tahun anggaran 2021 tepatnya dengan anggaran senilai Rp5,9 triliun pada tahun 2020 dari data penerima bantuan social Covid-19 ungkap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Merasa tak ada sangkut pautnya dengan temuan, kata Risma, temuan BPK kali ini merupakan kejadian akumulatif dari tahun-tahun sebelum dirinya menjabat.

Baca Juga: Kemensos Raih Predikat WTP Tahun 2021 dibawah Kepemimpinan Mensos Risma

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022, Mensos Risma menegaskan temuan akan dijawab dengan menggunakan 4 parameter.

Hal ini bertujuan untuk mencocokkan atau memadankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mensos lantas melanjutkan bahwa keempat parameter tersebut adalah nomor induk kependudukan (NIK), nomor rekening bank, ID semesta, dan data saluran

“Karena memang kalau dengan NIK saja tidak bisa (tidak cukup), maka carilah dengan data itu,” ujar Mensos, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 29 Juli 2022.

“Saat itu tahun 2020 itu bukan padan dengan Nik. Belum padan sehingga kita mencarinya dengan empat parameter,” ujar Mensos lagi.

Baca Juga: Ahmad Riza Patria Tentang LGBT di Citayam Fashion Week, Usman Hamid: Ekspresi Diri

Setelah Risma menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial kebijakan soal membuat pembetulan dengan metode DTKS pada bulan Oktober 2020.

Dikutip Kilas.co dari berita Pikiran-Rakyat.com berjudul “Kementerian Sosial Raih WTP Tapi BPK Minta Mensos Risma Segera Buka Suara, Ada Apa?”

Kebijakan itu terpantau ditindaklanjuti melalui pengesahan surat keputusan (SK) Menteri Sosial pada April 2021.

Ketua BPK RI, Achsanul Qosasi mengatakan terdapat temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti Kemensos, sehingga telah dilakukan perbaikan data.

Baca Juga: Mengusut Kasus Dugaan Penyekapan WNI Di Kamboja

Tindak lanjut dilakukan utamanya menyasar ketidaktepatan target penerima Bansos yang digelontaorkan kementerian tersebut dengan nilai Rp120 triliun.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah menganugerahkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Sosial TA 2021.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, predikat WTP diberikan karena Kemensos sudah berhasil memperbaiki penyajian laporan keuangannya.

"Ya paling menonjol adalah perbaikan penyajian laporan keuangan sudah baik," katanya di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Kamis, 28 Juli 2022. ***

(Siti Aisah Nurhalida Musthafa/Pikiran-Rakyat.com)a

Editor: Ayun Hapsari

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X