• Jumat, 19 Agustus 2022

Prosedur Urus Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian, dari HP, Simak Prosesnya

- Selasa, 28 Juni 2022 | 14:43 WIB
Prosedur Urus Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian, dari HP, Simak Prosesnya (Antara)
Prosedur Urus Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian, dari HP, Simak Prosesnya (Antara)

Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian merupakan izin berusaha di bidang Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian yang diberikan kepada pelaku usaha agar menyiapkan kegiatan usahanya dengan resmi yang dinilai berpedoman pada tingkat risiko kegiatan usaha.

Seperti diaturdidalam ketentuan PP Nomor lima Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Beda halnya dengan sistim OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan izin usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha.

Latar Belakang Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sistem OSS-RBA diatur berdasarkan dengan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 supaya dapat meningkatkan lebih besar lagi semangat penyederhanaan (pengurangan izin) menggunakan penetapan KBLI yang berbasis pada risiko dan Peraturan Presiden No.10 Th 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal menggantikan PP Nomor.44 Tahun 2016 mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (DNI) sebagai basis dalam penetapan izin usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Dasar Hukum Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian

Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA).

Penjelasan Prosedur Izin Usaha Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian Berbasis Resiko

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1:

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha“. Risiko adalah Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Halaman:

Editor: Suyahman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

6 Ide Bisnis Kekinian Yang Mendatangkan Cuan

Selasa, 2 Agustus 2022 | 11:11 WIB
X