• Selasa, 28 Juni 2022

KBLI Usaha Pembenihan Jagung Berdasarkan Aturan Terbaru, Ini Persyaratannya

- Kamis, 2 Juni 2022 | 14:50 WIB
Ilustrasi Tanaman Jagung (rri.co.id)
Ilustrasi Tanaman Jagung (rri.co.id)

KILAS.CO - KBLI usaha pembenihan jagung diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, mengenai Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Pada usaha skala mikro, tidak diatur mengenai luas lahan minimal yang akan digunakan. Sedangkan untuk tingkat resiko izin usaha pembenihan jagung masuk ke dalam kategori menengah rendah, sehingga pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat standar untuk usaha pembenihan jagung.

Baca Juga: Kriteria UMKM Menurut UU Cipta Kerja

Masa berlaku izin usaha pembenihan jagung akan berlaku selama pengusaha melakukan kegiatan berusaha, artinya tidak ada batas masa berlaku. Kecuali pelaku usaha menghentikan kegiatan usaha pembenihan jagung.

Kewenangan izin usaha tergantung pada lokasi dimana kegiatan usaha dijalankan. Misalnya untuk lahan usaha berlokasi yang berada di dalam wilayah lintas provinsi kewenangannya berada di Kementerian. Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota akan diatur oleh Gubernur, sedangkan lahan usaha berlokasi di wilayah kabupaten/ kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota.

Persyaratan perizinan usaha untuk pembenihan jagung bagi usaha skala mikro kecil tidak ada syarat khusus, artinya cukup pernyataan dari pelaku usaha.

Baca Juga: Izin Usaha Pertanian Jagung, Mulai Budi Daya Sampai Pembenihan Pakai KBLI Ini

Jika usaha memiliki skala menengah, ada persyaratan izin usaha pembenihan jagung yang harus dipenuhi, antaralain.

  1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
  2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;
  3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.
  4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;
  5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan
  6. Perizinan Lingkungan.

Bagi usaha yang memiliki skala usaha besar persyaratan yang wajib dipenuhi agar izin usaha bisa terbit antara lain rencana kerja usaha budi daya, bukti penguasaan lahan usaha, dan perizinan lingkungan.

Halaman:

Editor: Suyahman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X